VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMedia, PALEMBANG – Aliansi Untuk Indonesia Cerdas menggelar demo di Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), terkait penetapan Gubenur, tentang sebanyak 29 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) boleh melakukan pemungutan biaya perbulan atau SPP kepada Siswa.
Ade Indra Chaniago, selaku Koordinator Aksi mengatakan, sesuai dengan amanah undang-undang pemerintahan wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap – tiap warga negara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya.
“Kita akan tetap mendesak hal itu, bahwa ini amanah undang – undang yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan kita tidak mau ada alasan,” kata Ade, Senin(13/5/19)
Dikatakan Ade juga, kalau permasalahan fasilitas kalau sekolah itu memang unggulan sudah sepantasnya sekolah tersebut layak mendapatkannya, namun persoalannya adalah orang – orang yang ada di ruangan itu, yang mana tidak layak, ini yang harus dibenahi.
Pihaknya sepakat bahwa kalau ada sekolah unggulan, tapi betul – betul orang – orang yang punya kapasitas intelektual unggul di sana, bukan orang yang tidak unggul masuk ke sana lantas dia menikmati aneka ragam fasilitas, ini yang pihaknya tidak mau.
Lanjut Ade, Tuntutan pihaknya sudah jelas kalau hari ini anggaran pendidikan di Sumsel ada 10% dan pihaknya mau anggaran ini naik minimal 20% sesuai dengan amanah Undang – undang, karena inilah yang akan menyelesaikan aneka ragam persoalan tadi, inilah yang akan menyelesaikan persoalan pungli, sumbangan, infrastruktur dan lainnya.
Ini yang harus dipahami oleh Bapak Gubernur, jadi Jangan lantas lagi – lagi masyarakat di korbankan, disini masalahnya dua, persoalan anggaran yang tidak selesai dan mengamputasi hak – hak orang cerdas bersekolah di sekolah unggulan.
“Ini catatan buat pak Gub, kami harap hari ini masalahnya segera selesai, sebelum tahun ajaran baru,” terangnya.(fly)
Berikut pernyataan sikap Aliansi Untuk Indonesia Cerdas yakni :
- Bahwa sekolah adalah tempat belajar, bukan pasar tempat mencari untung.
- Tolak segala macam bentuk pungutan bertopeng komite dengan alasan apapun.
- Tolak kebijakan sekolah berbayar.
Maksimalisasi anggaran pendidikan minimal 20% sesuai amanat Undang – undang. - Transparansi pengelolaan dana bos.
