VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMedia, MURATARA – Muzanni Firdau angkat bicara terkait somasi yang dilayangkan Bupati Muratara HM Syarif Hidayat melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBKB) Muratara.
Menurutnya somasi dan upaya kriminalisasi terhadap dirinya, menjadi preseden buruk terhadap Bupati itu sendiri. Hal ini juga didukung lewat solidaritas aktivis yang ada di Muratara.
“Kalangan pemuda dan aktivis mensupport saya dan memberi dukungan,” tegasnya, kamis(10/10/19)
Lanjutnya kalau memang tidak melakukan, kenapa merasa tersinggung. Untuk itu, kami sangat berharap pihak aparat penegak hukum (APH) mengaudit harta kekayaan Bupati tersebut.
Sementara, Mirwan Batubara Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) menambahkan, soal cuitan ini seharusnya tidak dibawa ke ranah hukum.
“Bupati selaku kepala daerah harus bijak terhadap kebebasan informasi dan bersuara dari masyarakat. Lebih jauh Muzanni ini aktivis yang getol mengkritisi pemerintah Syarif – Devi,” paparnya.
Pihaknya menduga, ini bentuk kriminalisasi suara aktivis yang menyuarakan kritikan terhadap pemerintah dan pembungkaman demokrasi.
“Kami galang solidaritas terhadap Muzanni karena ini sudah masuk dalam kriminalisasi aktivis. Akan jadi preseden buruk di Muratara bahwa demokrasi yang dibangun tidak dinodai hal yang seperti ini,” ujarnya.
Ditambahkan Angga Nastionsyah, terkait kriminalisasi ini cuitan adalah dugaan, sebaliknya terlihat ada kekhawatiran Bupati terjadi. Apabila proses kriminalisasi berlanjut, kami galang terus solidaritas. Karena, tidak hanya terhadap Muzanni, akan ada aktivis lain juga diperlakukan demikian.
“Baru kali ini mendengar kepala daerah dan terjadi di Muratara ingin mengkriminalisasi aktivis yang ada.Terlihat ada bentuk kekhawatiran terhadap aktivis dan takut dikritisi,” jelasnya.
Adiansyah salah satu praktisi hukum menyatakan, pemerintah harus dikritik, kalau tidak ada salah paparkan saja.
“Kami akan dampingi Muzanni, karena kami anggap tim bupati terlalu dini. Mengharap permintaan maaf, tapi sudah dibuat berita,” tambahnya.
Terpisah, Presedium Aktivis Sumsel Bersatu (ASB) Rudi Pangaribuan didampingi Firdaus Hasbullah, Rubi Indarta, Charma dan beberapa rekan lainnya menyikapi hal tersebut dan turut angkat bicara. Dimana menurut ASB seorang Bupati janganlah mudah mengambil tindakan dengan memberikam somasi. “Harusnya di mediasikan terlebih dahulu, kalau maksud untuk membungkam suara para aktivis, kami se Sumsel ini para aktivis tidak akan tinggal diam,” tegasnya.
Kedepan juga disampaikan pihak ASB, jika para aktivis se Sumsel akan terus menyuarakan kebenaran dan mengkritik segala sesuati hal yang salah. “Benar katakan benar, salah katakan salah, kita siap mengawal semua kasus yang bersangkutan dengan para aktivis di Sumsel ini,” tutup Rudi.(*)
