VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMedia,PALEMBANG – Tidak terasa besok 17 April 2019 sudah pemungutan suara pemilu serentak 2019 Pilpres dan Pemilu Legislatif (Pileg) untuk menentukan nasib bangsa dan nasib daerah 5 tahun akan datang.
Evaluasi dari Rumah Citra Indonesia (RCI) para Calon Legislatif terutama di Kota Palembang dinilai belum mampu menerjemahkan problem isu masyarakat yang diwujudkan dalam program kerja. Mereka lebih suka menonjolkan sisi individual Caleg ketimbang sisi program untuk menerik suara pada 17 April.
Padahal berdasarkan analisa RCI dari tahun 2017 paling tidak ada 5 isu besar yang bisa dijadikan alat program kampanye para caleg untuk menerik simpati konstituen.
Kelima isu besar itu yakni Jalan rusak dan macet, lingkungan banjir, susah mendapatkan lapangan pekerjaan, kebutuhan pokok mahal dan Pendidikan mahal.
“Survey RCI 2017 jelas isu susah mendapatkan pekerjaaan cukup tinggi yakni diangka 11 persen yang merepresetasikan kaum milenial, selanjutnya mengeluhkan pendidikan mahal terutama pendidikan tinggi, “ujar Fatkurohman, S. Sos Analis RCI, Selasa (16/4/2019).
Dari data tersebut, belum ada gambaran dari para caleg, perjuangan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga sangat wajar jika masih banyak pemilih yang bingung mau pilih siapa.
“Data yang kami analisa lapangan dari berbagai studi lembaga terkait Pemilu 2019 ada sekitar 30 – 50 persen pemilih masih bingung mau menentukan pilihan karena tidak kenal terutama di Kota Palembang, sehingga hal ini menjadi celah politik uang, “kata Bung FK Sapaan akrabnya.
Menurutnya hanya beberapa caleg yang konsen mengangkat isu dilapangan seperti isu kesehatan, kemiskinan dan lapangan pekerjaan.
“Pemilu 2019 ini, parpol dan caleg belum banyak berperan dalam memberikan pencerdaaan politik kepada rakyat sesuai dengan fungsi dan peran legislatif yakni legislasi (perda), penganggaran dan pengawasan,”bebernya.
Seharusnya parpol dan caleg bisa lebih spesifik dalam memperjuangkan isu lokal, misalkan perda alokasi khusus pemanfaatan tenaga kerja lokal dalam setiap investasi atau masalah sistem pengawasan sekolah yang dinilai masih lemah serta masih banyak lagi.(*)
