VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMEDIA.CO.ID_MURATARA – Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah, S.Sos., didampingi Wakil Ketua II, Devi Arianto, Ketua Komisi II, Muhammad Ruslan, Anggota Komisi II DPRD Muratara, Muhammad Ali, Agus Salim, Sekwan Muratara, Efendi Aziz, serta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Muratara, Ade Maria, didampingi Kabid Perkebunan, Eko Mahendra, menggelar inspeksi mendadak (Sidak). Rabu (27/4/2022) pagi.
Hal ini dilakukan, pasca pihak Legislatif menerima aduan masyarakat yang masuk ke DPRD Musi Rawas Utara, bahwa Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) yakni PT. Bumi Mekar Tani (BMT) telah membeli TBS petani, jauh dibawah harga yang semestinya.
Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor: 01/Permentan/KB.120/1/2018 tertanggal 12 Januari 2018, tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun.
“Kita hari ini melakukan sidak ke PT.BMT karena adanya pengaduan masyarakat, kalau PT BMT ini membeli TBS masyarakat di harga Rp.710/kg, yang semestinya di harga Rp1.500/kg, per tanggal 27 April 2022,” jelas Ketua DPRD Muratara, Efriyansyah, S.Sos.
Lanjut Efriyansyah, kondisi ini tentunya berpotensi merugikan masyarakat, lantaran pihak Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Bumi Mekar Tani yang berlokasi di Desa Jadi Mulya I, telah membeli TBS masyarakat jauh dibawah harga yang semestinya.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Asisten PT. BMT, Rizal menjelaskan, saat ini PT. BMT memiliki kapasitas pengolahan di angka 45 ton per jam atau 1.080 ton per hari.
“Kapasitas kita hanya 1.080 ton per hari. Namun, sejak lima hari terakhir, bahkan 2 minggu terakhir pasokan dari masyarakat terus meningkat. Dalam sehari bahkan mencapai 1.500 ton yang masuk ke kita,” terang Rizal.
Manager PT. BMT, Sagala menuturkan, menanggapi permasalahan harga tadi, mengingat kapasitas pengolahan hanya 1.080 ton/hari, pihaknya berdalih, hal itu dilakukan untuk menekan jumlah pasokan dari petani dikarenakan kondisi pabrik yang sedang dalam perbaikan dan maintenance, sehingga perusahaan mengeluarkan kebijakan dengan menurunkan harga beli TBS, seperti yang dilaporkan masyarakat ke DPRD Muratara.
“Untuk harga seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya kita hanya berupaya untuk menekan jumlah pasokan yang masuk ke kita, karena sudah over kapasitas. Terkait masukan dan saran yang diberikan, kami menyampaikan Terima kasih dan akan menjadi pembelajaran,” harap Sagala. (*)
