VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMedia, PALEMBANG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palembang, undur pendataan Penduduk Kurang Mampu (PKM) di Kota Palembang, pada 22 April mendatang, yang mana sebelumnya Pendataan ini dijadwalkan pada bulan Maret 2019, dan pendataan itu nanti akan dilakukan selama 1 minggu, oleh 1800 petugas pendata yang tersebar di seluruh kota Palembang.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial kota Palembang, Aprilita Sari, mengungkapkan hal tersebut dilakukan usai Pilpres untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan ditengah masyarakat kota Palembang, demi menjaga agar pemilu nanti terlaksana aman dan damai.
“Selain itu kami harap jangan sampai yang di berikan adalah data palsu,” ungkapnya, usai membuka Bimtek pendataan penduduk miskin di Balai kota Palembang, Senin (25/3/19).
Berdasarkan data BDT (Basis Data Terpadu), dikatakan Aprilita, jumlah penduduk kurang mampu di Palembang sekitar 108 ribu Kepala Keluarga atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk kota Palembang, hal itu berarti terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dari pendataan sebelumnya 12 persen menjadi 10 persen dan paling banyak ditemukan di Kecamatan SU I dan Kertapati.
Penurunan angka kemiskinan ini disebabkan salah satunya adalah taraf kehidupan masyarakat sudah baik, contohnya yaitu penduduk sudah memiliki usaha yang telah berkembang sehingga taraf perekonomian keluarga semakin membaik.
Untuk menentukan penduduk miskin memiliki 14 kriteria, diantaranya yakni, luas lantai rumah 8 meter, alas rumah tanah, dinding terbuat dari rumbia atau setengah semen dan papan, tak punya pekerjaan tetap, penghasilan satu bulan sekitar Rp 400 ribu, membeli pakaian satu tahun hanya 2 kali, serta dia tak punya simpanan lebih dari Rp 700 ribu.
“Namun bukan berarti harus memenuhi seluruhnya, cukup 9 kriteria saja sudah bisa menentukan penduduk miskin,” terangnya.(fly)
