VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMedia, PALEMBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang mengatakan, sebanyak 5000 kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Palembang membutuhkan bantuan pakaian seragam kader yang baru untuk mendukung kinerja Posyandu di Kota Palembang.
Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kota Palembang, dr. Hj. Letizia, M.Kes, saat tanya jawab pada Rapat Koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) /CSR Kota Palembang, di Excelton Hotel Palembang.
“Setiap posyandu itu ada 5 kader, kalo di kali 1000 berarti ya 5000, tadi sudah saya katakan di forum, tinggal perusahaan mana yang bisa membantu nanti lewat program CSR nya,” ujarnya, Selasa (26/3/19).
Dalam kesempatan itu juga, dirinya menyampaikan selain kebutuhan seragam baru untuk posyandu, pihaknya juga meminta di forum itu yakni membantu pendanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), untuk penduduk sekitar area perusahaan – perusahaan tersebut yang tidak mampu.
Dimana Dinkes Palembang, menargetkan sebanyak 95% masyarakat Palembang ditahun 2019 ini harus sudah memiliki kartu KIS dan terjamin kesehatannya, karena kartu KIS ini bukan hanya dimiliki masyarakat yang tidak mampu, hampir semua memiliki kartu KIS ini.
“Yang mampu berarti mandiri, yang tidak mampu dan belum termasuk cover dari APBN itulah yang kita bantu baik dari APBD maupun perusahaan – perusahaan dalam bentuk CSR,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bapedda Litbang Kota Palembang, Harry Hadi menjelaskan didalam hasil Musrenbang yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, banyak rencana pembangunan di kota Palembang masih perlu bantuan diluar dana APBN dan APBD, dalam artian sumber pendanaannya ada sebagian yang sudah tercover dengan APBN dan APBD, begitu tidak tercover oleh APBD karena kekurangan Anggaran, tentu perlu ada dana lain.
“Jadi maksud kita, CSR – CSR dari perusahaan – perusahaan baik BUMN, BUMD dan lainnya itu, jangan lagi mencari program, ambil saja program yang sudah di sepakati dalam Musrenbang, kenapa capek, kan sebagian belum ada yang tertangani,” ujarnya.
Didalam hasil Musrenbang itu sudah banyak programnya, dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga ke Kota, namun sebagian program itu memang tidak tercover, inilah yang pihak Pemkot Palembang inginkan, yakni partisipasi dari swasta untuk membantu mendanai program tersebut agar percepatan pembangunan bisa terlaksana dengan baik, contohnya seperti sektor pariwisata masih banyak perlu pendanaan diluar APBD, di Kesehatan di Posyandu dan Puskesmas, Ketenagakerjaan.
“Sebenarnya ada di APBD, tapi tidak bisa di cover seluruhnya, nah untuk yang tidak bisa di cover oleh dana APBD, maka kita berharap partisiasi pihak swasta bisa bersinergi dalam hal pembiayaan,” terangnya.(fly)
