Home / OPINI / Pro dan  Kontra Larangan Mudik Lebaran 2021
Natasa Sukma Nabila, S.Tr.T (Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Stisipol Candradimuka Palembang)

Pro dan  Kontra Larangan Mudik Lebaran 2021

VOS Media, PALEMBANG – Pemerintah telah memutuskan adanya larangan untuk mudik lebaran 2021. Larangan mudik berlaku mulai tanggal 6 hingga 17 mei 2021. Hal ini berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, Swasta dan juga pekerja mandiri maupun masyarakat. Pemerintah sudah sangat tegas melarang mudik tahun ini, bahkan di Surat Edaran Nomor 12 Tahun 21 diatur secara ketat persyaratan bagi mereka yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dengan menggunakan berbagai moda transportasi. Dan pihak kepolisian akan menindak tegas kendaraan yang nekat melakukan mudik lebaran 2021.

Hal ini tentunya menyebabkan pro dan kontra terhadap beberapa instansi dan perorangan di Indonesia tentunya, beberapa daerah di indonesia ada yang menolak adanya larangan terkait dilarangnya mudik tersebut. Contohnya dari Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menolak hal tersebut mereka meminta pemerintah mencabut larangan tersebut dikarenakan adanya penurunan jumlah penularan virus korona dan program vaksinasi yang dilakukan pemerintah juga sudah dibilang berhasil.

Tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tetap melakukan pelarangan tersebut. Karena mudik adalah ajang silaturrahmi yang dilakukan setahun sekali dan menjaga silaturrahmi adalah kewajiban bagi umat muslim.

Pemerintah menolak adanya mudik di tahun 2021 ini sedangkan memperbolehkan sholat tarawih dan sholat ied di Masjid dengan mengikuti protokol kesehatan. Kontra juga terjadi di kalangan pengusaha angkutan umum di Indonesia. Mereka akan banyak mengalami kerugian besar pada tahun ini jika kegiatan mudik dilarang oleh pemerintah.

Kondisi pengusaha Organisasi Angkutan Darat (Organda) sudah sangat memprihatinkan karena sudah banyak dari mereka gulung tikar karena mengalami kerugian besar sejak tahun 2020 diadakan larangan mudik, tahun ini juga akan bertambah banyak organda yang akan guling tikar jika hal ini tetap diberlakukan.

Pemerintah harusnya memikirkan solusi untuk para pengusaha angkutan yang akan mengalami dampak kerugian terhadap usaha mereka dibanding hanya bisa memberlakukan larangan saja tanpa adanya solusi yang pasti. Karena seorang pengusaha punya keluarga dan karyawan yang bergantung dengan usaha tersebut.

Ada juga kontra yang dirasakan oleh masyarakat umum yaitu ketidakadilan pemerintah menyikapi beberapa kalangan yang diperbolehkan tetap berpergian keluar kota hanya untuk kepentingan pribadi disaat bukan momen lebaran. Mengapa disaat lebaran kegiatan ke luar kota dilarang dengan sangat ketat.

Adapun beberapa pihak yang mendukung adanya larangan mudik tahun 2021 ini yaitu pihak medis dan pemerintah untuk mencegah adanya penambahan jumlah orang yang tertular virus covid-19 dan Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah mendukung, penuh kebijakan pemerintah untuk melakukan pelarangan mudik Lebaran tahun ini.

Kebijakan ini perlu untuk mengurangi risiko lonjakan kasus Covid-19 yang sekarang ini sedang dalam tren menurun. Apabila kasus covid bisa dipertahankan terus menurun, sementara vaksinasi juga terus dilakukan, kita bisa berharap pandemi bisa mereda bahkan berakhir. Demikian dikutip dari merdeka.com.

Perekonomian akan pulih ketika pandemi berakhir jadi kebijakan pemerintah melarang mudik dalam jangka panjang justru akan membantu pemulihan ekonomi.

Selain itu, jKomisi V DPR juga menilai keputusan ini baik untuk meminimalkan potensi penyebaran covid-19. Komisi V menilai di indonesia bisa dikatakan belum aman.  Penyebaran covid-19 di Indonesia dinilai belum terkendali. Di sisi lain, upaya menekan penyebaran masih belum maksimal.

Jumlah vaksinasi juga belum mencapai separuh (terget vaksinasi) dikhawatirkan jika diizinkan mudik maka penyebaran kasus covid-19 bakal meningkat sehingga dapat memperberat tugas pemerintah.
Perayaan Idul Fitri bisa dilakukan tanpa harus pulang kampung. Masyarakat tetap bisa merayakan kemenangan dengan pemanfaatan teknologi via telpon ataupun video call.

Tidak hanya itu, dukungan juga datang Gubernur Sumsel Herman Deru yang memperbolehkan  warganya untuk melakukan mudik antar daerah Sumsel. Mudik Lebaran yang dimaksud adalah apabila masyarakat melakukan aktivitas mudik antar kabupaten dan kota dalam provinsi Sumsel sendiri.

Misalnya ada pemudik dari palembang ke Kabupaten Lahat boleh saja dan tidak di larang. Tetapi pemudik harus mengikuti protokol kesehatan yang ada yaitu melakukan swab antigen terlebih dahulu bisa rapid test atau genose. Yang pasti pemudik harus bebas dari paparan covid-19. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi beberapa pihak yaitu pihak perorangan dan pihak organda. Karena akan sama-sama mendapatkan keuntungan.

Hal inilah yang saat ini masih menjadi pro dan kontra yang masih terjadi diberbagai pihak instansi dan perorangan pada masalah larangan mudik 2021. Menurut saya solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengkomunikasikan kepada seluruh masyarakat indonesia melalu media online dan juga media cetak bagaimana larangan mudik tersebut secara detail agar masyarakat paham konsekuensi yang akan diterima jika salah satu masih melanggar. Karena jika memang covid masih bisa dikatakan belum turun tingkat penyebarannya, maka satu orang yang melanggar akan berdampak ke banyak khalayak.

Dan untuk organda sebaiknya pemerintah juga memikirkan solusi untuk jeritan mereka, karena beberapa kota ada yang memperbolehkan untuk kegiatan mudik antar provinsi asalkan mentaati protokol kesehatan dan melakukan swab test serta menjaga jarak ketika didalam kendaraan.

Karena kegiatan mudik ini adalah momen yang ditunggu oleh banyak umat muslim untuk menjaga tali silahturahmi dan bertemu dengan keluarga mereka di kampung halaman tercinta.(*)

*Penulis : Natasa Sukma Nabila, S.Tr.T (Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Stisipol Candradimuka Palembang).

*Artikel diatas sepenuhnya bukan tanggung jawab redaksi, namun tanggung jawab penulis.

About admin

Check Also

Subtansi RUU HIP Harus Bisa Menjaga Marwah Pancasila

    VOSMedia,PALEMBANG-Pembahasan RUU HIP menuai polemik penolakan berbagai elemen masyarakat, sehingga penggantian namanya tak …