VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
PALEMBANG – Rekonstruksi kebhinekaan pasca pesta demokrasi perlu dilakukan melihat potensi polarisasi politik ditengah masyaralat.
Hal terungkap saat Diskusi Publik Bincang Kebangsaan Rekonstruksi Kebhinekaan Pasca Pesta Demokrasi, Sabtu (27/04/2019) pukul 15.00 WIB bertempat di Gunz Cafe Jl. Merdeka Palembang (depan Kambang Iwak).
Acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Sumsel dan dihadiri oleh peserta dari perwakilan beberapa Ormas serta BEM Se-Sumsel bejumlah 100 orang.
Acara tersebut mengundang beberapa narasumber diantaranya Dr. M. Adi, M.A (Cendikiawan Muslim), AKBP Edi Haka SH MIK (Kabag Binops Ditreskrimum Polda Sumsel) dan Alip D. Pratama, M.H (Direktur Eksekutif CDCS).
Ketua PGK Agus S. Tanjung mengatakan bahwa diskus publik ini digagas dan diselenggarakan karena melihat kondisi bangsa Pasca Pemilu 17 April 2019 yang semakin memanas karena ada saling klaim kemenangan antara Pendukung Capre 01 dan 02.
“Selain itu juga ada usaha kelompok tertentu yg berusaha memunculkan issue kecurangan Pemilu sehingga bertujuan untuk menimbulkan distrust terhadap penyelenggara Pemilu yaitu KPU,”katanya.
Dalam kegiatan diskusi publik tersebut para narasumber menyampaikan himbauan kepada peserta diskusi publik agar tidak mudah terpecah belah oleh pihak yang ingin mengadu domba masyarakat.
“Kemudian ikut berpartisipasi dalam mengamankan situasi di wilayah Sumsel pasca Pemilu 2019, dan menghimbau agar peserta diskusi publik sangat berhati-hati dalam menggunakan media sosial, serta bersama-sama sabar menunggu dan menerima keputusan real count dari KPU guna Menciptakan Situasi yang aman, damai dan sejuk,”ungkapnya.
Di akhir kegiatan diskusi publik, Ketua Pergerakan Gerakan Kebangsaan (PGK) melakukan deklarasi dengan para perwakilan BEM se-Palembang antara lain UIN, Tridinanti, UKB, UMP, PGRI, POLSRI, UNSRI, Siti Khodijah yang berisi mendukung TNI-Polri dalam menjaga kedamaian dan menjaga kebhinekaan pasca Pemilu 2019.(*)
