Home / OPINI / Strategi dan Pola Komunikasi Penyelesaian Sengketa Kepailitan
Fatkurohman, S Sos Dewan Kajian Opini Publik RCI

Strategi dan Pola Komunikasi Penyelesaian Sengketa Kepailitan

VOS Media, PALEMBANGRagam cara untuk menghadapi persoalan baik di didalam organisasi maupun masyarakat. Strategi yang dilakukan tergantung dinamika yang dihadapi yang melibatkan jaringan dan pola komunikasi. Karena dinamika itulah, jenis komunikasi dan pola komunikasi mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah termasuk sengketa kepailitian yang melibatkan kelompok masyarakat.

Kurator dari Arifudin Susanto Partnership (ASP) Law Firm Muhamad Arifudin, SH, MH yang menangani persoalan kepailitan dalam Talkshow Bung FK menggambarkan kelompok masyarakat sangat menentukan jaringan komunikasi penyelesaian kasus sengketa kepailitan. Pendekatan jaringan komunikasi digunakan dalam menentukan cara menghadapi persoalan kepailitan.

Jaringan komunikasi adalah gambaran “how talk to whom” (siapa berbicara kepada siapa) dalam suatu sistem sosial. Jaringan komunikasi menggambarkan komunikasi interpersonal, dimana terdapat
pemuka-pemuka opini dan pengikut yang saling memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu, yang terjadi dalam suatu sistem sosial tertentu, seperti sebuah
komunitas, organisasi, ataupun perusahaan (Rogers and Kincaid, 198 : 79).

Sedangkan menurut Rogers (1981),
jaringan komunikasi adalah suatu jaringan yang terdiri dari individu – individu yang saling dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola. Selain itu, jaringan komunikasi juga sebagai suatu jenis hubungan yang secara khusus merangkai individu-individu, objek-objek, dan peristiwa-peristiwa.

Kemudian, Freire dalam Rogers (1981) melihat jaringan komunikasi sebagai pola yang teratur dari kontak antar individu yang dapat diidentifikasi sebagai pertukaran informasi yang dialami seseorang di dalam sistem sosialnya.

Sementara dalam komunikasi ada aktor (node) tidak selalu berupa individu (orang). Aktor juga bisa organisasi, negara, institusi, perusahaan, dan sebagainya (Scott, Baggio, and Cooper, 2008: 146). Sedangkan link (edge) adalah relasi di antara aktor.

Link dilambangkan dalam satu garis yang menghubungkan antara aktor yang satu dengan yang lain. Adanya garis di antara aktor menunjukkan ada relasi. Sebaliknya, jika antara aktor tidak ada garis, artinya tidak ada relasi.

Sebuah jaringan, selain terdiri atas
aktor-aktor (node) dan link (edge) juga mempunyai beberapa elemen (Eriyanto, 2014:46) antara lain komponen, klik, bridges, hubs, cutpoints, dan pemencil.

Menurut Marsden (2005:8) dalam buku Analisis Jaringan Komunikasikarya Eriyanto (2014), analisis jaringan komunikasi dibagi menjadi dua, yakni jaringan utuh (complete networks) dan jaringan yang berpusat pada ego (ego networks). Perbedaan di antara kedua jenis jaringan ini terletak pada apakah analisis memusatkan perhatian hanya pada satu atau beberapa aktor (node), ataukah melihat dan memperhitungkan semua aktor (node).

Pada jaringan utuh semua aktor (node) dalam jaringan diamati dan dianalisis. Sebaliknya dalam jaringan yang berpusat pada ego, hanya memusatkan perhatian pada aktor (node) tertentu. Aktor yang diamati tersebut dianggap penting atau sesuai dengan tujuan penelitian. Selain jaringan, pola komunikasi menjadi pendekatan dalam persoalan persengkataan dalam kepailitan. Pendekatan ini terbagi atas dua bagian yakni :

Pertama, Pola Komunikasi Formal yang berkaitan dengan arah pesan (atas ke bawah, atau bawah ke atas), sumber dan penerima pesan (anggota khusus) dan isi pesannya (aspirasi atau instruksi) yang menjelaskan elemen tersebut.

Menurut Ludlow & Panton (2000, p.
29) saluran formal merupakan saluran yang telah ditetapkan oleh organisasi dan pesannya mengalir kedalam tiga arah: ke bawah, ke atas dan ke samping. Purwanto (2006, hal 40) juga menjelaskan bahwa di dalam struktur organisasi garis, fungsional, maupun matriks, akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya.

Dalam kaitannya dengan proses penyampaian informasi dari manager kepada bawahan ataupun dari karyawan ke manager, pola transformasi informasinya dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah (top down atau downward communications), komunikasi dari bawah ke atas (bottom-up atau upward communications), komunikasi horizontal (horizontal communication), dan komunikasi diagonal (diagonal communications).

Kedua, Pola komunikasi informal berkaitan dengan jenis pesan yang ada di dalam peristiwa. Priyo widodo (2013, p. 299), mengatakan terdapat tiga jenis komunikasi informal, di antaranya : Cross Channel merupakan informasi yang diberikan melewati batas-batas unit kerja, dan diantara orang-orang yang satu dengan yang lainnya tidak menjadi bawahan maupun atasan.

Davis dalam Pace & Faules (2006, p. 197), menjelaskan bahwa komunikasi lintas saluran, orang-orangnya tidak memiliki otoritas lini untuk mengarahkan orang-orang yang berkomunikasi dengannya dan terutama harus mempromosikan gagasan-gagasan mereka.

Kemudian ada jenis Komunikasi Literal dan Komunikasi Horizontal dalam komunikasi informal. Dimana pesan disampaikan kepada seseorang dalam posisi yang sama.

Ketiga, Pola komunikasi socialization  berkaitan dengan media yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mengantarkan pesan. Media tersebut bisa berupa media internal maupun eksternal (Priyo Widodo, 2013, p. 300). Menurut Pace & Faules dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan (2006), mengatakan bahwa pemilihan media dapat didasarkan pada pertimbangan sifat-sifat media, hasil-hasil yang diinginkan, faktor biaya dan waktu, dan konteks budaya di tempat terjadinya pertukaran informasi tersebut.

Dari pendekatan teori ini, saya melihat dan menggambarkan jaringan dan pola komunikasi yang digunakan ASP Law Firm secara formal, informal maupun penggunaan media. ASP dalam menangani perkara kepailitan yang melibatkan kelompok masyarakat melibat jaringan struktur formal dan informal. Jika menyangkut kelompok masyarakat atas maka jaringan komunikasi formal seperti RW dan RT dipergunakan dan menjebatani penyelesaian kasus.

Sementara jika menyangkut kelompok masyarakat menengah bawah lebih kepada pendekatan jaringan tokoh informal seperti tokoh tokoh masyarakat, tokoh komunitas, pemuda dan lainnya. Berbeda jika sengketa melibatkan perusahaan dengan pekerja buruh yang banyak maka jaringan komunikasi informal seperti serikat buruh atau perkumpulan buruh menjadi pilihan namun dari sisi perusahaan tetap dengan pendekatan struktur perusahaan sesuai dengan peran dan fungsinya seperti direktur utama dan jajaran manajemen. Pendekatannya lebih kepada komunikasi formal seperti pertemuan resmi dan berkirim surat resmi. Biasanya yang menyangkut perusahaan lebih lancar karena 0ada dasarnya sudah paham tentang kepailitan.

Pola komunikasi yang dibangun dalam menyelesaikan sengketa kepailitan didasarkan objek sengketa. Jika hanya melibatkan perusahaan tanpa kelompok masyarakat dinamis, pola komunikasi formal jadi pilihan seperti rapat dan diskusi resmi karena pada dasarnya sudah paham dengan mekanisme ini. Namun berbeda jika kepailitan itu melibatkan kelompok masyarakat dinamis terutama kelompok masyarakat menengah bawah pola komunikasi informal sering menjadi pilihan seperti kumpul-kumpul sambil berbicara dengan komunitas masyarakat tersebut dengan jumlah kecil.

Bung FK bersama M Arifudin, SH, MH dari ASP Law Firm

Yang menjadi catatan dalam bahasan ini yakni bagaimana peran struktur lembaga ASP Law Firm dalam menentukan jaringan dan pola komunikasi penyelesaian sengketa kepailitan yang melibatkan kelompok yang berbeda. Dengan demikian pendekatan komunikasi eksternal dan pendekatan struktur lembaga dilakukan dalam melihat persoalan tersebut.

Misalkan peran Managing di ASP Law Firm akan menentukan pola komunikasi eksternal seperti apa yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan kepailitan setelah melihat objek masyarakat yang bersengketa, jaringan komunikasinya  dan kelompok masyarakat mana. Begitu juga sktruktur lembaga dibawahnya jaringan komunikasi yang digunakan, pola komunikasinya dan kelompok masyarakat seperti apa. Dengan demikian ada paradigma komunikasi eksternal organisasi dan struktur fungsional serta kelas masyarakat yang bisa digunakan untuk melihat persoalan ini lebih lengkap.(*)

*Penulis Fatkurohman, S Sos (Mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi dan Dewan Kajian Opini Publik RCI)

About admin

Check Also

Subtansi RUU HIP Harus Bisa Menjaga Marwah Pancasila

    VOSMedia,PALEMBANG-Pembahasan RUU HIP menuai polemik penolakan berbagai elemen masyarakat, sehingga penggantian namanya tak …