VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMedia, PALEMBANG – Mengawali agenda kerjanya pada awal pekan, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima tim kajian daerah (Kajida) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional diketuai Mayjend TNI Afanti Suloli, di ruang rapat gubernur, Senin (4/11) pagi.
Kepada tim Kajida, Mawardi Yahya menyampaikan sejumlah hal sebagai bahan masukan untuk dikaji. Menurutnya berbicara ketahanan nasional pada akhirnya menuju satu muara yaitu NKRI, yang dipengaruhi banyak faktor.
“Pertama, secara geografis di Sumsel masih banyak daerah terisolir atau rawa yang mengakibatkan timbulnya karhutlah. Ini menjadi momok tersendiri, utamanya saat musim kemarau tiba. Upaya pemadaman telah dilakukan, namun sangat sulit sehingga mengganggu aktivitas di segala bidang, yang berdampak pada perekonomian”, jelas Mawardi.
Hal lainnya adalah, secara demografi kondisi Sumsel tergolong aman, kondusif, dan damai. Masyarakat Sumsel dapat hidup berdampingan dengan beragam suku, agama, dan ras. Namun demikian, Mawardi menambahkan sektor sumber daya alam perlu menjadi perhatian. Sejauh ini masyarakat di daerah penghasil tambang, dan migas justru tingkat kemiskinannya paling tinggi, seperti Muratara, Muba, dan Lahat. “Masukan bagi pemerintah pusat, bagaimana pengelolaan dana bagi hasil migas ini dapat dikaji lebih lanjut dan dibuat rumusannya, agar tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dapat berbanding lurus dengan daerahnya sebagai sumber tambang dan migas”, tegasnya.
Selain itu, dilanjutkan pria kelahiran Sukaraja Baru ini, terkait masalah terorisme dan hukum situasi di Sumsel tergolong kondusif. Seperti disampaikannya beberapa waktu lalu, tidak ada simpul-simpul terorisme di Sumsel, namun tidak menutup kemungkinan sebagai wilayah perlintasan (transit).
Diungkapkan Mawardi, dalam periode kepemimpinannya bersama Gubernur Herman Deru, duet HDMY berupaya menuntaskan pembangunan infrastruktur di daerah terutama di wilayah terisolir, sehingga pada tahun 2020 semua jalan provinsi di kabupaten/kota selesai, begitu juga dengan pembangunan rumah sakit pratama. “Sebaran pembangunan baik kuantitas dan kualitas harus seimbang untuk mewujudkan keadilan sosial”, katanya.
Sedangkan Ketua tim Kajida Sekjen Dewan Ketahanan Nasional, Mayjend TNI Afanti Suloli mengatakan Kedatangan tim Kajida ke Palembang ini, guna mengkaji dan mendapatkan data-data akurat terkait berbagai hal seperti bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Karhutlah, pengelolaan sampah, serta budaya Palembang, dan lainnya. “Hasil kajian tersebut nantinya akan dijadikan rujukan dan rekomendasi, juga dilaporkan kepada Presiden Jokowi”,ujarnya.(ril)
