VOSmedia.co.id Voice Of Sriwijaya
Related Articles
VOSMedia, PALEMBANG – Kementerian Sosial tengah gencar melakukan Sosialisasi terkait rencana penerbitan akreditasi bagi ratusan LKS yang ada di Seluruh Indonesia. Hal ini terjadi mengingat menjamurnya Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Indonesia tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan.
Siti Nurhayati, Penyuluh Sosial Kemensos didampingi, Masitotu Mulya, Kepala Seksi Pemetaan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Sosial menjelaskan, jika tak sedikit LKS yang takut ketika hendak diakreditasi. Padahal, dengan akreditasi yang dilakukan legalitas dan kredibilitas dari LKS yang bersangkutan akan jelas.
“Ada yang takut diakreditasi alasannya dokumennya belum lengkap seharusnya tidak apa karena Kemensos akan bantu toh ini juga akan berdampak baik bagi LKS itu sendiri. Selain itu, upaya akreditasi dari Kemensos ini menjadi cara untuk menutup celah LKS ilegal atau bodong,” ujarnya saat ditemui usai rapat dan sosialisasi LKS Lansia, Senin (4/11).
Kemudian, pentingnya LKS yang terakreditasi menyusul rencana pemerintah yang kedepannya akan menjadikan acuan data untuk penyaluran semua program bantuan pemerintah kepada masyarakat, baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya.
“Muaranya pada satu data yang terkoneksi dengan NIK. Oleh karenanya, LKS sebaiknya melengkapi dokumen berupa usulan hasil verivali dari Kabupaten/kota, memiliki badan kepengurusan yang jelas, hingga Izin Operasional yang harus diperbaharui setiap dua tahun sekali,” katanya.
Sementara itu, ditambahkan, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, Rosyidin Hasan menjelaskan, Jumlah LKS yang terdata di Sumsel sebanyak 236 narkoba, khusus untuk LKS Lanjut Usia hanya 16. “Yang sudah terakreditasi sebanyak 2 Lembaga, sedang proses 4 lembaga, dan pendataan sebanyak 9,” ujarnya.
Menurutnya, Lansia menjadi kewajiban dan tanggungan Pemerintah. Sejauh ini LKS khusus Lansia yang dihandle pemerintah terdapat di OI, Lubuk Linggau, Musi Rawas, dan Palembang.
“Sekarang untuk LKS LU tengah dilakukan pemetaan karena ternyata kedepan penyaluran bantuan harus bersumber dari Kemensos, Diharapkan keberadaan LKS dapat bantuan dari masyarakat atau pemerintah,” jelasnya.(yn)
